Perlindunganterhadap perbandingan penegakan HAM di Indonesia sangat lemah dengan kekuasaan absolut yang dijalankan oleh presiden Soeharto selama 32 tahun (enam kali pemilu). Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa pemerintahan presiden Soeharto diantaranya yaitu kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984 dimana banyak Mahasiswajuga harus berperan aktif guna menjadi tonggak revitalisasi permasalahan bangsa Indonesia. Jadilah penerus bangsa untuk memperkuat bangsa ini daripada generasi sebelumnya. Jejak langkah yang harus ditempuh mahasiswa saat ini lebih berat dibanding mahasiswa sebelumnya. Mahasiswa harus menjadi penegak hukum demi mewujudkan stabilitas dalammenggambarkan dan mendeskripsikan penegakan HAM di Indonesia.17 Orde reformasi yang dimulai tahun 1998 berusaha menegakan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu. Seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi Terhadap instrumen Internasional Abstract Lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 diharapkan dapat membantu dalam penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, karena masih banyak yang menyelesaikan HAM di Indonesia yang belum terselesaikan dengan baik. Disparitaspenegakan hukum di Indonesia masih ditemukan, khususnya di lingkungan aparat penegakan hukum, masih saja didapati tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam diri aparat penegak hukum itu sendiri, dan mendapakan perlakuan berbeda dalam proses hukumnya. Sehingga belum tercapainya kepastian dan keadilan hukum, adanya kesenjangan ImplikasiRatifikasi Statuta Roma 1998 Bagi Penegakkan Hukum Dan Ham Di Indonesia Oleh: Apriyani Dewi Azis* Naskah diterima: 2 Februari 2016; disetujui: 5 Februari 2016 Statuta Roma 1998 (Statuta aparat penegak hukum Indonesia dalam berpraktik di ICC. 3) Mengefektifkan Sistem Hukum Nasional Mendorong para penegak hukum PERANLEMBAGA KEPOLISIAN DALAM MENDORONG PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA . × TINDAKAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES SEMARANG TESIS Oleh. By Mooy Susak. Abstrak, kt pengantar, daftar isi, I-V. By Agus Krispianus Bangun. Jurnal PENELITIAN HUKUM | Volume JurnalHAM merupakan majalah Ilmiah yang memuat naskah-naskah di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa hasil penelitian, kajian dan pemikiran di bidang HAM. Jurnal HAM terbit secara berkala 2 (dua) nomor dalam setahun yakni pada bulan Juli dan Desember. 1. Pembina dan Penanggung Jawab: Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si. 34PS. State is element that crusial in human right enforcement, meintenance in to protet social interest. To protect human right that impelemtation by state difficult enough in impementation because state to face with actions government that to tress pass on human right, maintenance that in connectin with civil rights and political rights. So in this research that happen problem is what factors that so push protect human right, what abstruction that to face n to protect human right in state life in Indonesia and how law formation to protect human right in future. Research methods include kind data, maner tell data and process method and analisys. Data kind to include material primer law, skunder law and tertier law. Tell manner data, that use is methods document study. Process method and data analysis that use in reearch methods normative law. For research can be conclution these are factors that to push protect human right is an know ledge fae principle human right, penness issue, existence middel class. Abstruction that to face in to protect human right because less consciousness society about in important to protect human right. In to do law formation in future that important is factor philosophy, sociology, and yuridis law. Keyword To Protect, Human Right, State. Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia DOI Abstract The issue of human rights today is not only a national problem as well as a global problem. The existence of human rights embodies various forms of influencing the existence of basic obligations, in which both constitute a unity that cannot be separated and run in parallel. Basically, the nature and nature of human rights are the same, but the implementation and enforcement of human rights in each country will never seem to be the same. Human rights enforcement in Indonesia is currently faced with a number of significant problems. One of them is the decline of Indonesia's state legal system and the decline of other systems that also influence such as political, economic and social systems. For example in the economic field, the condition of Indonesian society is generally in the poverty line, not a few of the people commit violations of human rights for economic reasons. In this case the settlement method offered in the issue of human rights enforcement in Indonesia is pursued through the reconstruction of the national legal system in Indonesia by restructuring law enforcement institutions. Thus, it is expected that the national legal system will be reorganized and will significantly influence the improvement of other systems including the enforcement of human tentang hak asasi manusia saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional sekaligus masalah global. Adanya hak asasi manusia mewujudkan berbagai bentuk pengaruh adanya kewajiban asasi, di mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan berjalan secara paralel. Penegakan HAM di Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang cukup signifikan. Misalnya di bidang ekonomi, kondisi masyarakat indonesia pada umumnya berada dalam garis kemiskinan, tidak sedikit sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap HAM karena alasan ekonomi. Dalam hal ini cara penyelesaian yang di tawarkan dalam permasalahan penegakan HAM di Indonesia adalah dengan diupayakan melalui rekonstruksi sistem hukum nasional di Indonesia dengan melakukan restrukturisasi institusi-institusi penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum nasional dapat ditata kembali serta berpengaruh secara signifikan terhadap perbaikan sistem dalam penegakan HAM. Keywords Legal Instruments; Human Rights Enforcement Refbacks There are currently no refbacks.

jurnal penegakan ham di indonesia